Cimahi (07/05)- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggandeng Kementerian Agama Kota Cimahi dan mengajak LDII serta tokoh lintas agama dalam kegiatan safari keagamaan antikorupsi di MAN Cimahi, Rabu (7/5/2025). Kegiatan ini bertujuan memperkuat peran masyarakat keagamaan dalam pendidikan dan pencegahan korupsi.
Acara menghadirkan Kepala Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Dr. Ir. Wawan Wardiana, MT sebagai narasumber utama. Hadir pula Kepala Kanwil Kemenag Jawa Barat Drs. H. Ajam Mustajam, M.Si dan Kepala Kemenag Kota Cimahi Hj. Baiq Raehanun, S.H., M.H.
Dalam sambutannya, Hj. Baiq Raehanun menyampaikan kegiatan ini mempertemukan tokoh agama, penyuluh, penghulu, pendidik keagamaan hingga perwakilan pondok pesantren se-Kota Cimahi. “Cimahi terdiri dari tiga kecamatan, sebagian wilayahnya milik TNI AD. Namun komitmen antikorupsi harus merata ke semua unsur,” ujarnya.
Sementara itu, Kakanwil Kemenag Jabar H. Ajam Mustajam menekankan pentingnya kejujuran dalam melawan korupsi. “Gerakan antikorupsi tidak bertumpu pada kecerdasan, tapi pada kejujuran. Korupsi adalah bentuk kedzaliman yang dampaknya lebih dahsyat daripada perang,” tegasnya.
Wawan Wardiana dalam paparannya mengungkapkan, hingga triwulan pertama 2025, tercatat 162 kasus korupsi di Jawa Barat. Ia menjelaskan, korupsi bisa bermula dari tekanan (pressure) dan kesempatan. “Ada tiga kategori korupsi yang kami tangani, yakni grand corruption, petty corruption, dan behaviour corruption. Tugas KPK adalah pendidikan, pencegahan, dan penindakan, semuanya membutuhkan peran serta masyarakat,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya keberanian masyarakat dalam melapor. “Pelapor akan dilindungi, asal tidak menyebarkannya ke publik termasuk media massa. Kalau sudah diekspos, perlindungan hukum gugur,” ungkapnya.
Dalam sesi diskusi, Ketua DPD LDII Kota Cimahi, Ir. Dwi Hartono menyampaikan keprihatinannya terkait lemahnya penegakan hukum jika sudah bersinggungan dengan kepentingan politik. “Dari bawah, kasus sudah jelas. Tapi saat sampai di tingkat pengambil kebijakan, bisa melemah. Ini bikin masyarakat apatis,” ujarnya.
Ia berharap kegiatan ini bisa terus dilakukan secara berkala. “Materinya harus berkelanjutan, karena koruptor juga makin pintar. Perlu pendidikan yang update agar masyarakat makin sadar dan berani melawan,” kata Dwi Hartono.
Kegiatan ini menjadi momentum silaturahim antarlembaga, memperkuat sinergi antara KPK, Kemenag, dan unsur keagamaan termasuk LDII dalam menanamkan nilai antikorupsi di tengah masyarakat.
